Menilik langkah strategis PT Dewanta Global Nusantara bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Baharkam Polri dan Satgas Pangan dalam mengawal ekosistem pertanian, stabilitas rantai pasok distribusi pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani nasional.
Di tengah pusaran dinamika geopolitik global, perubahan iklim ekstrem yang kian tak menentu, serta kerentanan rantai pasok komoditas pangan internasional, kedaulatan pangan telah bertransformasi dari sekadar diskursus agrikultur teknis menjadi pilar fundamental pertahanan dan ketahanan nasional (national security). Sebuah bangsa yang berdaulat secara hakiki adalah bangsa yang mampu menjamin kecukupan, keterjangkauan, dan pemerataan pangan bagi seluruh rakyatnya tanpa bergantung pada belas kasihan pasar impor. Menjawab panggilan kebangsaan ini, PT Dewanta Global Nusantara secara proaktif menegaskan komitmen korporasinya dalam mendukung penuh agenda pemerintah menuju swasembada pangan nasional melalui kolaborasi strategis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Kemitraan strategis ini bukan sekadar nota kesepahaman seremonial di atas kertas, melainkan sebuah inisiatif terintegrasi yang menyatukan kapabilitas pengamanan profesional, manajemen rantai pasok terpadu, dan perlindungan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir. Melalui sinergi erat dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri dan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) Mabes Polri, PT Dewanta Global Nusantara mengambil peran vital sebagai "jembatan solutif" yang menghubungkan petani di tingkat tapak, pemerintah sebagai regulator, aparat penegak hukum sebagai penjaga stabilitas, serta pasar industri sebagai penyerap hasil produksi.
Artikel komprehensif ini mengupas secara mendalam peta jalan kolaborasi strategis tersebut, membedah tantangan struktural yang dihadapi sektor pertanian Indonesia, menguraikan arsitektur pengamanan rantai pasok agribisnis modern, serta menyoroti bagaimana sinergi antara dunia usaha dan institusi keamanan negara mampu mengakselerasi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus mengangkat derajat kesejahteraan para petani di seluruh pelosok nusantara.
1. Lanskap Ketahanan Pangan Nasional: Tantangan Struktural dan Urgensi Transformasi Ekosistem
Sebagai negara agraris dengan hamparan tanah vulkanik yang subur dan iklim tropis yang melimpah, Indonesia memiliki potensi agrikultur yang luar biasa besar. Namun, potensi ini kerap terbentur oleh berbagai kendala struktural yang telah mengakar selama beberapa dekade. Berdasarkan analisis para pakar agribisnis dan praktisi lapangan, kerentanan sektor pangan nasional terdistribusi ke dalam dua spektrum utama: kerentanan di sektor hulu (upstream vulnerabilities) dan inefisiensi di sektor hilir serta distribusi (downstream logistics inefficiencies).
A. Kerentanan di Tingkat Hulu (On-Farm & Production Phase)
Di tingkat hulu, petani gurem—yang menjadi tulang punggung produksi pangan pokok seperti padi, jagung, dan aneka tanaman palawija—kerap menghadapi tantangan multidimensi:
- Ketidakpastian Akses dan Distribusi Sarana Produksi Pertanian (Saprotan): Keterlambatan pasokan benih unggul, kelangkaan pupuk subsidi di saat musim tanam serentak, serta peredaran pupuk atau pestisida palsu yang merusak kualitas tanah dan menyebabkan gagal panen.
- Keterbatasan Akses Modal dan Jeratan Rantai Rentenir: Ketiadaan jaminan pembiayaan formal memaksa petani meminjam modal dari para pemodal informal dengan bunga tinggi dan sistem ijon yang mengikat, sehingga harga gabah saat panen raya terpaksa dijual dengan harga sangat murah di bawah biaya pokok produksi.
- Kerentanan Fisik dan Keamanan Lahan: Risiko pencurian hasil panen yang masih di sawah atau di lumbung penyimpanan desa, perusakan fasilitas irigasi tersier, hingga konflik sengketa kepemilikan lahan yang kerap mengganggu siklus penanaman.
B. Hambatan di Jalur Logistik, Distribusi, dan Tata Niaga (Off-Farm & Supply Chain)
Sementara itu, tantangan di sektor hilir tidak kalah pelik dan kompleks:
- Rantai Distribusi yang Terlalu Panjang dan Bertingkat: Rantai pasok pangan konvensional di Indonesia rata-rata melibatkan 5 hingga 8 tingkat perantara (dari tengkulak desa, pengepul kecamatan, pedagang besar kabupaten, distributor regional, pasar induk, hingga pengecer di pasar tradisional). Hal ini mengakibatkan disparitas harga yang sangat lebar: harga di tingkat petani (farm gate price) ditekan serendah mungkin, sementara harga di tingkat konsumen perkotaan melambung tinggi.
- Risiko Keamanan dan Biaya Siluman di Jalur Transportasi: Truk-truk pengangkut komoditas pangan dari sentra produksi (seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) kerap menghadapi ancaman pungutan liar (pungli), aksi premanisme jalanan di jalur lintas provinsi, hingga risiko pencurian kargo di titik-titik transit.
- Praktik Spekulasi Pasar dan Penimbunan (Hoarding): Di saat pasokan berkurang akibat anomali cuaca, oknum spekulan tidak bertanggung jawab kerap memanfaatkan situasi dengan menimbun bahan pangan pokok di gudang-gudang ilegal demi menciptakan kelangkaan buatan dan mengeruk keuntungan tidak wajar.
Kondisi-kondisi inilah yang menegaskan bahwa swasembada pangan tidak akan pernah bisa tercapai hanya dengan sekadar mencetak sawah baru atau meningkatkan kuantitas benih. Diperlukan sebuah orkestrasi pengamanan, tata kelola logistik yang transparan, dan perlindungan menyeluruh terhadap seluruh rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir.
2. Sinergi Bersama Polri: Mengukuhkan Stabilitas dan Penegakan Hukum Tata Niaga Pangan
Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam agenda ketahanan pangan nasional merupakan langkah strategis yang sangat tepat dan memiliki landasan konstitusional yang kokoh. Polri, melalui struktur komandonya yang menjangkau hingga pelosok desa (Babinkamtibmas di tingkat kelurahan/desa, Polsek di kecamatan, Polres di kabupaten/kota, hingga Polda dan Mabes Polri), memiliki kapasitas luar biasa dalam mengawal stabilitas kamtibmas dan menegakkan hukum di bidang perekonomian.
"Keterlibatan Polri dalam agenda ketahanan pangan merupakan bagian integral dari upaya menjaga stabilitas nasional. Dukungan kami mencakup perhatian menyeluruh terhadap ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan pangan agar dapat berjalan secara aman, tertib, dan terkendali. Polri senantiasa membuka ruang sinergi yang seluas-luasnya dengan dunia usaha, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan berkelanjutan."
— Kombes Pol Arsdo Ever P. Simatupang, S.I.K., S.H. (Kabagkerma Robinopsnal Baharkam Polri)
Pernyataan tegas dari Kombes Pol Arsdo Ever P. Simatupang tersebut menggarisbawahi tiga domain utama peran Polri dalam ekosistem ketahanan pangan:
A. Preventif dan Deteksi Dini Ancaman Rantai Pasok
Melalui jajaran Baharkam Polri dan intelijen keamanan, kepolisian melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan sosial dan ekonomi di sentra-sentra produksi pertanian. Pendekatan community policing memungkinkan aparat mendeteksi secara dini indikasi kelangkaan pupuk bersubsidi, potensi konflik agraria, atau ancaman sabotase infrastruktur pengairan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.
B. Pengawasan Distribusi dan Penegakan Hukum Melalui Satgas Pangan
Satgas Pangan Polri memegang mandat krusial dalam mengawasi arus keluar-masuk komoditas pangan pokok di seluruh wilayah hukum Indonesia. Keberadaan satgas ini menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif terhadap praktik-praktik curang seperti penyelundupan bahan pangan impor ilegal, penimbunan stok secara masif (cartel hoarding), pengoplosan beras medium menjadi beras premium berharga tinggi, serta manipulasi timbangan di sentra perdagangan grosir.
C. Pengamanan Jalur Logistik Nasional dan Koridor Pangan Strategis
Pengawalan terhadap jalur-jalur logistik vital antardaerah menjamin arus distribusi komoditas pangan pokok tetap lancar, teratur, dan bebas dari pungutan liar. Dengan terciptanya koridor logistik yang aman, biaya transportasi dapat ditekan secara signifikan, waktu tempuh armada pengangkut menjadi lebih pasti, dan risiko kerusakan komoditas segar (perishability loss) dapat diminimalkan.
3. PT Dewanta Global Nusantara sebagai Katalis dan Jembatan Nilai Tambah (The Strategic Bridge)
Sebagai entitas Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) resmi berizin Mabes Polri yang berpengalaman dalam pengelolaan fasilitas dan manajemen tenaga kerja operasional, PT Dewanta Global Nusantara menyadari bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan nasional. Pertemuan konsolidasi strategis yang digelar di Sentul, Jawa Barat, menjadi tonggak penting dalam perumusan langkah konkret perusahaan dalam mendukung agenda swasembada pangan.
"Perusahaan hadir sebagai jembatan antara petani, pemerintah, dan aparat penegak hukum, sehingga hasil produksi pertanian dapat terserap dengan baik serta memberikan nilai tambah yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Sinergi lintas sektor ini adalah kunci agar program ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada angka-angka statistik peningkatan produksi, tetapi betul-betul menjamin akses pasar yang adil dan manfaat ekonomi riil bagi masyarakat di akar rumput."
— H. Mulyadi (Komisaris PT Dewanta Global Nusantara)
Arahan dari Komisaris PT Dewanta Global Nusantara, H. Mulyadi, meletakkan fondasi filosofis bagi model operasional perusahaan dalam sektor agribisnis dan ketahanan pangan. Konsep "Jembatan Solutif" yang dijalankan oleh PT Dewanta Global Nusantara bertumpu pada empat pilar operasional utama:
- Pilar Penyerapan Pasar (Market Off-taker Enablement): Menjembatani kelompok tani dan sentra produksi pedesaan dengan jaringan industri hilir, pelaku pengolahan makanan, serta rantai pasok institusional. Dengan adanya kepastian penyerapan hasil panen pada harga wajar, petani terlindungi dari kejatuhan harga saat panen raya tiba.
- Pilar Integrasi Keamanan Fisik dan Fasilitas (Agro-Asset Protection): Menerapkan standar pengamanan komersial dan industri untuk fasilitas lumbung pangan desa, pusat penggilingan beras (rice milling units), gudang penyimpanan modern (dry & cold warehouses), serta armada logistik.
- Pilar Manajemen Tenaga Kerja Terlatih (Operational Manpower Sourcing): Menyediakan dan mengelola tenaga kerja operasional yang berdedikasi dan beretika tinggi untuk mendukung aktivitas pascapanen, proses sortasi, pengemasan (packaging), pemuatan kargo (loading/unloading), hingga operator armada transportasi.
- Pilar Kemitraan Harmonis Tripartit: Membangun komunikasi yang cair dan berkelanjutan antara asosiasi petani lokal, jajaran kepolisian wilayah (Polsek/Polres), dan dinas-dinas pemerintahan terkait guna menciptakan iklim usaha pertanian yang kondusif, transparan, dan minim gesekan sosial.
4. Blueprint Pengamanan Rantai Pasok Pertanian: Dari Sawah Hingga Meja Konsumen
Untuk menerjemahkan visi swasembada pangan ke dalam tataran teknis yang terukur, PT Dewanta Global Nusantara mengadopsi kerangka kerja manajemen risiko dan pengamanan rantai pasok terintegrasi (Integrated Agricultural Supply Chain Security). Kerangka kerja ini mencakup tiga zona proteksi utama:
Zona 1: Pengamanan Sentra Produksi dan Fasilitas Pengolahan Hulu
Di zona produksi pertanian, perlindungan difokuskan pada pengamanan aset-aset vital yang menjadi urat nadi keberlangsungan musim tanam:
- Pengawasan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Daya Air: Menjamin pintu-pintu air, kanal irigasi primer/sekunder, dan instalasi pompa air komunal terlindungi dari perusakan atau manipulasi distribusi air yang berpotensi memicu konflik antardesa.
- Pengamanan Gudang Sarana Produksi: Menjaga gudang penyimpanan benih bersertifikat dan pupuk dari potensi pencurian atau kontaminasi bahan kimia berbahaya.
- SOP Pengamanan Fasilitas Pascapanen: Menempatkan personel satuan pengamanan bersertifikat Gada Pratama di area penggilingan padi, pengeringan gabah (dryer machines), dan penampungan hasil panen untuk mencegah penyusutan bahan baku serta memastikan kepatuhan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Zona 2: Pengamanan Pergudangan, Cold Chain, dan Manajemen Inventaris
Komoditas pertanian memiliki karakteristik rentan rusak (perishable) dan rentan terhadap fluktuasi berat akibat kelembapan. Oleh karena itu, pengamanan fasilitas pergudangan logistik menuntut ketelitian tinggi:
- Sistem Akses Kontrol Ketat: Menerapkan sistem identifikasi digital dan buku mutasi elektronik bagi setiap personel yang memasuki area penyimpanan komoditas pangan pokok.
- Integrasi CCTV dan Pengawasan Termal: Memasang kamera pemantau di titik-titik krusial gudang untuk memonitor aktivitas bongkar muat secara real-time sekaligus mengawasi kestabilan suhu pada fasilitas cold storage penyimpanan produk hortikultura dan protein hewani.
- Audit Berkala dan Pencegahan Penyusutan (Shrinkage Prevention): Melakukan rekonsiliasi data timbangan masuk dan keluar secara harian untuk memastikan tidak ada celah kebocoran kargo atau pengoplosan kualitas barang.
Zona 3: Pengamanan Distribusi dan Koridor Transportasi Logistik
Jalur distribusi dari sentra produksi menuju pasar induk atau pelabuhan ekspor/antarpulau merupakan mata rantai yang paling rentan terhadap disrupsi eksternal. Pengamanan di zona ini dilaksanakan melalui:
- Pemberdayaan Pengemudi Profesional (Vetted Driver Services): Mengerahkan pengemudi yang telah melalui proses seleksi ketat, pemeriksaan latar belakang (background check), uji keterampilan mengemudi defensif (defensive driving), serta penanaman integritas tinggi.
- Pemantauan Rute Berbasis GPS dan Geofencing: Seluruh armada pengangkut dipantau melalui pusat kendali (Command Center) yang dilengkapi fitur geofencing. Jika armada keluar dari rute resmi yang ditentukan atau berhenti di lokasi tidak wajar dalam durasi mencurigakan, sistem akan langsung mengirimkan sinyal peringatan kepada tim respons darurat.
- Protokol Eskalasi dan Koordinasi Wilayah Polri: Dalam situasi genting di mana terjadi indikasi pemalakan atau hambatan jalur di kawasan tertentu, armada dapat segera berkoordinasi dengan pos polisi terdekat untuk mendapatkan perlindungan dan pengawalan taktis.
5. Dimensi Sosial dan Ekonomi: Menempatkan Kesejahteraan Petani sebagai Episentrum
Salah satu kekeliruan fatal dalam berbagai program pembangunan pertanian di masa lalu adalah orientasi yang terlalu bertumpu pada pencapaian target volume panen (tonnage target), tanpa diiringi oleh perbaikan struktur ekonomi bagi petani pelaku budidaya. Swasembada pangan yang sejati hanya akan berakar kuat apabila para petani merasa dihargai, mendapatkan margin keuntungan yang pantas, dan memiliki kepastian masa depan bagi keluarganya.
Melalui keterlibatan aktif PT Dewanta Global Nusantara bersama jajaran pemerintah dan kepolisian, tercipta ekosistem ekonomi sirkular yang memberikan dampak positif berganda (multiplier effect):
A. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Stabilitas Finansial
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator pengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan. Dengan memangkas rantai perantara yang tidak efisien dan memastikan hasil panen terserap langsung oleh pasar melalui skema kemitraan yang transparan, harga yang diterima petani di tingkat kebun/sawah meningkat secara signifikan. Hal ini secara langsung mendongkrak NTP, memberikan modal kerja yang cukup untuk musim tanam berikutnya, serta memutus ketergantungan historis terhadap rentenir.
B. Pembukaan Lapangan Kerja Operasional bagi Generasi Muda Pedesaan
Masalah urbanisasi tenaga kerja muda produktif dari desa ke kota metropolitan kerap membuat sektor pertanian kehilangan tenaga kerja potensial. Melalui penyediaan layanan tenaga kerja operasional (outsourcing manpower), PT Dewanta Global Nusantara merekrut, melatih, dan memberdayakan pemuda-pemudi di sekitar sentra pertanian untuk menjadi petugas keamanan bersertifikat, operator mesin pascapanen, staf pergudangan, maupun pengemudi logistik profesional dengan kompensasi resmi sesuai standar upah minimum regional dan jaminan BPJS lengkap.
C. Penguatan Ketahanan Sosial dan Stabilitas Komunitas
Kesejahteraan ekonomi yang merata di tingkat pedesaan secara otomatis memperkuat ketahanan sosial (social resilience). Ketika petani dan warga desa merasakan manfaat ekonomi nyata dari aktivitas agribisnis mereka, potensi konflik sosial antarkelompok dapat diredam, angka kriminalitas menurun, dan tercipta lingkungan masyarakat yang rukun, aman, serta gotong royong.
6. Model Kolaborasi Pentahelix: Fondasi Keberlanjutan Pangan Indonesia
Keberhasilan mengawal ketahanan dan swasembada pangan nasional menuntut sebuah arsitektur kolaborasi modern yang melibatkan lima pilar utama bangsa (Pentahelix Collaboration Model):
| Elemen Pentahelix | Peran Kunci & Kontribusi Nyata | Dampak bagi Ekosistem Pangan |
|---|---|---|
| 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Menjaga stabilitas kamtibmas, deteksi dini ancaman, penegakan hukum Satgas Pangan, dan pengamanan koridor distribusi. | Jalur pasokan aman dari spekulasi liar, pungli, penimbunan, dan gangguan keamanan nasional. |
| 2. Dunia Usaha (PT Dewanta Global Nusantara) | Jembatan penyerapan pasar (off-taker), penyedia layanan pengamanan profesional, manajemen fasilitas lumbung, dan manpower terlatih. | Kepastian penyerapan panen, efisiensi operasional pergudangan, dan proteksi rantai pasok dari hulu ke hilir. |
| 3. Petani & Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) | Pelaksana budidaya tanaman pangan, penjaga kearifan lokal kesuburan tanah, dan pengelola panen berkualitas. | Produksi komoditas pangan pokok berkualitas tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. |
| 4. Pemerintah & Regulator (Kementan, Bapanas, Pemda) | Perumusan regulasi harga acuan, penyediaan subsidi sarana produksi, dan pembangunan infrastruktur pengairan makro. | Kepastian hukum, insentif berusaha bagi petani, dan tata ruang pertanian yang terlindungi. |
| 5. Akademisi & Masyarakat Konsumen | Riset inovasi benih adaptif, edukasi konsumen untuk mencintai produk lokal, serta monitoring independen tata niaga. | Permintaan pasar domestik yang stabil dan adopsi teknologi budidaya presisi. |
Kekuatan model Pentahelix ini terletak pada interkonektivitas antar-elemen. Tidak ada satu lembaga pun yang dapat bekerja sendirian secara silos. Sinergi antara ketegasan penegakan hukum Polri dan fleksibilitas eksekusi operasional PT Dewanta Global Nusantara menjadi katalis yang menyatukan seluruh roda ekosistem ini agar berputar harmonis.
7. Roadmap dan Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan
Menatap masa depan, PT Dewanta Global Nusantara telah merumuskan peta jalan strategis multi-tahap guna memastikan inisiatif dukungan terhadap ketahanan pangan nasional dapat dieksekusi secara terstruktur, konsisten, dan memiliki dampak yang dapat diukur secara kuantitatif:
Fase 1: Konsolidasi Pemetaan Wilayah dan Penguatan Jaringan Tapak (Jangka Pendek)
- Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kantong-kantong sentra lumbung padi dan palawija strategis di wilayah Jawa Barat (termasuk Indramayu, Subang, Karawang, Majalengka, dan Cirebon) sebagai proyek percontohan (pilot project).
- Membangun nota kesepahaman operasional dengan kelompok-kelompok tani terverifikasi dan berkoordinasi intensif dengan jajaran Polres/Polsek serta dinas pertanian setempat.
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan terpadu untuk fasilitas penggilingan gabah dan titik-titik pengumpulan hasil panen desa.
Fase 2: Standardisasi Logistik dan Implementasi Sistem Pelaporan Terpadu (Jangka Menengah)
- Mengintegrasikan sistem pemantauan armada angkutan pangan dengan pusat komando (Command Center) yang terhubung langsung dengan sistem pemantauan jalur transportasi nasional.
- Memperluas fasilitas pergudangan berstandar higienitas tinggi dan sistem pemeliharaan preventif (preventive maintenance) untuk meminimalkan risiko kerusakan komoditas selama masa tunggu distribusi.
- Menyelenggarakan program pelatihan berkala mengenai K3, etika kerja, dan penanganan kargo pangan bagi ratusan tenaga kerja operasional lokal.
Fase 3: Ekspansi Nasional dan Integrasi Ekosistem Off-Taker Multikomoditas (Jangka Panjang)
- Mereplikasi model sukses kemitraan di Jawa Barat ke sentra-sentra lumbung pangan di luar Pulau Jawa (seperti Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat).
- Memperluas cakupan komoditas strategis binaan, tidak hanya terbatas pada padi/beras, melainkan mencakup jagung pakan ternak, kedelai, cabai, bawang merah, hingga komoditas hortikultura unggulan bernilai ekspor tinggi.
- Mendorong digitalisasi tata niaga pangan dari hulu ke hilir demi mewujudkan transparansi harga yang adil, efisien, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Kesimpulan: Swasembada Pangan sebagai Amanah Kedaulatan Bangsa
Ketahanan dan swasembada pangan bukan sekadar target kuantitatif tahunan atau retorika pembangunan, melainkan sebuah amanah suci kemerdekaan dan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan peradaban sebuah bangsa. Sejarah dunia telah berulang kali membuktikan bahwa bangsa-bangsa besar runtuh bukan semata-mata karena kekalahan militer di medan perang, melainkan karena kegagalan mereka dalam mencukupi kebutuhan perut rakyatnya di saat krisis melanda.
Melalui penguatan sinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Baharkam Polri dan Satgas Pangan, PT Dewanta Global Nusantara menunjukkan keteladanan nyata bagaimana sebuah entitas korporasi swasta dapat mendarmabaktikan keahlian dan kapasitas operasionalnya demi kepentingan strategis tanah air. Kehadiran perusahaan sebagai jembatan yang menghubungkan petani, pemerintah, dan aparat penegak hukum membuktikan bahwa bisnis modern tidak hanya mengejar profitabilitas semata, melainkan wajib menciptakan nilai bersama (Creating Shared Value) yang memberdayakan masyarakat kecil dan memperkokoh kedaulatan negara.
Dengan mengamankan lumbung-lumbung padi di pedesaan, melindungi jalur-jalur distribusi logistik dari hulu ke hilir, menjamin penyerapan hasil panen dengan harga berkeadilan, serta memberdayakan ribuan tenaga kerja lokal dengan integritas dan profesionalisme tinggi, PT Dewanta Global Nusantara siap melangkah di barisan terdepan mengawal terwujudnya Indonesia yang swasembada, mandiri, berdaulat, dan makmur sentosa. Dari keringat para petani di pelosok sawah nusantara, mengalir kekuatan ketahanan pangan yang akan membawa bangsa Indonesia tegak berdiri sebagai raksasa ekonomi dunia.
